Ternyata Patroli Bersama Di Perairan Ambalat Hanya Basa-basi

Standar

Baca kutipan berikut :

Malang (ANTARA) – Chairman John Caine Center, M. Najib Salim Barack Atamimi, menyatakan, patroli bersama yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia dan Panglima Angkatan Tentara Diraja Malaysia di perairan Ambalat hanya basa-basi belaka…….

[ Cukup jelas. Mengingat salah satu tujuan dari patroli bersama tersebut adalah menjaga keamanan wilayah masing-masing diperbatasan kedua negara secara bersama-sama. Patroli bersama ini sudah berjalan sejak tahun 2005 lalu sejak dimulainya krisis Ambalat.

Tetapi jika ada salah satu negara yang dibuat tidak ‘aman’ dengan misalnya salah satu negara melakukan provokasi dengan memasuki perbatasan negara lainnya, tujuan dari patroli bersama tentu tidak berguna lagi.

Nyata-nyata Kapal Malaysia seringkali melakukan provokasi dengan memasuki wilayah perairan Indonesia, yang kononnya sudah 110 kali dan sudah 36 kali nota protes dilayangkan, namun Malaysia cuek saja.

Padahal secara sejarah Ambalat nyata-nyata masuk wilayah Kesultanan Bulungan. Padahal berdasarkan hukum laut internasional atau konvensi hukum laut PBB (United Nation Convention Law of Sea-UNCLOS) yang telah dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984 — Ambalat diakui dunia Internasional sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Padahal mbah Google turut ‘mengakui’ wilayah tersebut dengan batas yang tegas di wahana Google Earth-nya. ]

“Patroli bersama yang sudah disepakati dan sudah berjalan sejak krisis Ambalat 2005 sebaiknya dihentikan, karena kenyataannya Malaysia terus melakukan provokasi dengan melakukan pelanggaran masuk wilayah kedaulatan NKRI lebih dari 100 kali,” tegas Najib di Malang, Jumat (12/6)

Menurut dia, bahaya utama yang sering terjadi di perairan Ambalat bukan ubur-ubur atau otong-otong, tetapi masuknya kapal Angkatan Tentara Diraja Malaysia sehingga patroli bersama antara kedua negara harus dihentikan secepatnya.

Secara tegas Najib menyatakan, pemerintah Indonesia harus jelas dan tegas, tidak perlu negosiasi atau diplomasi semu, sebab memang tidak ada yang harus dinegoisasikan termasuk kunjungan anggota DPR RI ke Malaysia juga tidak perlu sama sekali.

Apabila pemerintah Indonesia tidak tegas dan membiarkan kondisi perbatasan tetap seperti selama ini, katanya, hanya menunggu waktu nasib Ambalat berujung seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

“Batas wilayah kita di perairan Ambalat sudah jelas dan secara teritorial Ambalat juga masuk wilayah Indonesia sehingga siapapun yang memasuki wilayah teritorial kita hukumnya juga jelas, tidak perlu persepsi-persepsi lain apalagi ada negosiasi dan patroli bersama. Kita yang rugi,” tegasnya.

Ia mengakui, pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan sangat lemah dan kesungguhan untuk mengurus teritorial juga minim.

Pemerintah sering mengatakan, kawasan perbatasan adalah “beranda” negara, tetapi faktanya tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan itu, bahkan ada kesan wilayah itu tidak ada pemiliknya.

Kalau kita tidak ingin dilecehkan negara lain dan kehilangan wilayah karena satu demi satu `dicaplok` negara lain, maka kita harus tegas. Toh batas-batas teritorialnya sudah jelas, jangan takut dengan negara lain, kalau memang itu wilayah kita,” tegasnya. (Antara)

[Itu sama seperti jika pacar kita digoda orang — apatah lagi direbut orang lain. Bisa perang besar!

Menggunakan Jalur Diplomatik ya… Ingat kasus Sipadan-Ligitan. Indonesia kalah telak 16-1 dari Malaysia dalam voting yang dilakukan di Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Kalah Telak!]

Source

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s